Penulis: Arditya
Editor: Dedi Suntoro
Petugas: Risky A.
GRESIK (7 JULI 2024) – Guna mendukung optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur siap untuk mengintegrasikan kanal aduan dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) atau yang disingkat SP4N-LAPOR!.
Komitmen itu disampaikan Koordinator Humas Dinas PU Bina Marga Jatim, Dedi Suntoro, S.Sos, MM usai menghadiri Rapat Koordinasi terkait SP4N-LAPOR! di Ruang Rapat Mandhala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (3/7).
Dedi menegaskan, dirinya siap memimpin timnya untuk mengintegrasikan aduan dan laporan dari masyarakat yang masuk baik melalui media sosial, aplikasi QRRMS (Quick Response Road Management System), hingga call center kedalam aplikasi SP4N-LAPOR!.
“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respons dan penanganan pengaduan masyarakat terkait infrastruktur jalan dan jembatan di Jawa Timur. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! akan semakin optimal dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Diskominfo Jatim, Putut Darmawan, Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!. Menurutnya, SP4N-LAPOR! merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Putut juga memberikan apresiasi atas capaian positif dari perangkat daerah dan kabupaten/kota yang telah mengelola SP4N-LAPOR! dengan optimal.
“Kami mewakili Ibu Kepala Dinas Kominfo Jatim menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pejabat penghubung dan admin koordinator di kabupaten/kota yang telah mengelola SP4N-LAPOR! dengan sangat baik. Kami melihat data by system dan hasilnya sangat bagus, baik di perangkat daerah maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Sebagai informasi, rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Diskominfo Jatim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, dan perwakilan admin instansi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. (BMNews)