Penulis: Arditya K.
Editor: Dedi S.
Petugas: Arditya K.
MALANG (07 AGUSTUS 2024) – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, S.T., M.T, meminta jajarannya untuk menyinergikan berbagai peraturan yang berlaku dengan aplikasi yang digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), yang menggunakan Metode Purchasing pada Katalog Elektronik.
Permintaan itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Bina Marga Education Seri 6 Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Purchasing pada Katalog Elektronik dan Persiapan Katalog Versi 6 di lingkungan Dinas PU Bina Marga Jatim Tahun 2024 Sesi 1, bertempat di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Malang, Rabu (7/8).
Arif menegaskan, sinergi itu diperlukan karena terdapat aturan-aturan terbaru terkait PBJ, seperti yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta aturan yang berlaku di lingkup Pemprov Jatim yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).
“Untuk e-purchasing yang versi 6, terdapat Peraturan Kepala LKPP yang baru, silahkan dipelajari lalu dikombinasikan dengan Pergub yang ada, kemudian disinergikan dengan aplikasi e-purchasing. Anda bisa mencari yang paling baik, mudah, dan aman,” tegasnya.
Lebih lanjut Arif mengatakan, dengan adanya peraturan tersebut, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan untuk melaksanakan PBJ. Sebab, peraturannya sudah sangat jelas. Mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Kepala (Perka) LKPP, hingga Pergub.
“Jadi tidak ada yang salah jika kita melaksanakan e-purchasing dengan e-katalog untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Karena ini sifatnya lelang terbuka, maka anda akan mendapatkan harga dan produk yang paling baik, termasuk juga pengadaan untuk proyek konstruksi, baik untuk pengadaan barang maupun pemeliharaan rutin,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kasi Pemeliharaan UPT PJJ Malang, Samsul Wijayanto menambahkan, bimtek ini sangat vital guna menambah ilmu dan pengetahuan terkait pengadaan barang/jasa dengan e-purchasing di lingkup DPU Bina Marga Jatim. Pasalnya, meski pengadaan dengan metode ini sudah sering dilaksanakan, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pengadaan tersebut.
“Nah, dalam kesempatan ini kita gali semua poin-poin dan aturan-aturan yang berlaku, agar tidak ada kesalahan yang nantinya bisa menjadi permasalahan pada pekerjaan-pekerjaan kita. Kami harap PPK maupun pejabat pengadaan bisa menggali semaksimal mungkin agar pengetahuan yang ada pada e-purchasing bisa terserap semuanya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, bimtek yang digelar selama tiga hari, mulai Rabu-Jumat (7-9 Agustus 2024) ini mengundang para narasumber yang kompeten terkait PBJ dengan metode e-purchasing, yakni dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun pesertanya berasal dari UPT PJJ Malang, Banyuwangi, Jember, Pamekasan, UPT Lab Pengujian Konstruksi Sidoarjo, serta tim Sungram dan tim keuangan. (BMNEWS)